oleh

Menteri Tito Canangkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip

-Berita-437 views

Jakarta, Ratalnews.com

Perayaan HUT Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Ke-11 yang jatuh pada tanggal 17 September 2021 menjadi moment yang sangat penting bagi pengelolaan arsip di lingkungan BNPP. Pada moment ini Menteri Dalam Negeri yang juga Kepala BNPP, Muhammad Tito Karnavian, mencanangkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA).

“Bertepatan dengan sebelas tahun pengelolaan batas negara yang dikoordinasikan BNPP, dengan seijin bapak Menko Polhukam kami meresmikan penggunaan pertama POCADI di PLBN, kedua peluncuran buku inovasi untuk pembangunan perbatasan Indonesia dan yang ketiga adalah pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip untuk dimanfaatkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Menteri Tito, di Jakarta, Jumat (17/09/2021).

GNSTA ini merupakan hasil kerjasama antara BNPP dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam rangka mendukung program Reformasi Birokrasi, serta membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, terpercaya, akuntabel, dan transparan.

Menteri Tito mengatakan pengelolaan arsip perbatasan perlu mendapat perhatian. Hal ini karena dalam pengelolaan perbatasan, dihasilkan pula sejumlah dokumen penting yang bernilai arsip seperti dokumen perundingan dan kesepakatan batas negara, titik referensi dan titik batas negara, termasuk hasil-hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan juga mempunyai nilai arsip yang harus dijaga dan dirawat sehingga menjadi sumber pembelajaran bagi kita dan generasi-generasi selanjutnya.

Dokumen tersebut juga merupakan dokumen-dokumen penting yang harus dijaga untuk mendukung kedaulatan negara. Menteri Tito menambahkan kasus Sipadan dan Ligitan beberapa waktu lalu menjadi _bitter lesson_ atau pelajaran pahit dan tidak menginginkannya terjadi lagi.

“Untuk itu pada hari ini melalui kolaborasi dengan ANRI, akan dimulai Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip perbatasan negara sehingga semua dokumen-dokumen tersebut dilakukan pengarsipan dengan cara yang sistematis dan juga menggunakan digitalisasi. Kita tidak ingin satu jengkal pun tanah NKRI hilang atau diambil negara lain karena kelemahan kearsipan dokumentasi,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama Kepala ANRI, Imam Gunarto, menyampaikan BNPP sebagai organisasi yang memiliki peran sangat penting dalam menjaga kedaulatan dan kejayaan NKRI sepanjang masa menghasilkan arsip yang sangat strategis dan bahkan masuk dalam kelompok arsip terjaga. Tanpa arsip perbatasan khususnya arsip perbatasan negara maka keberadaan dan kedaulatan serta keutuhan wilayah NKRI akan terancam.

“Oleh karena itu penegakan komitmen yang kuat terhadap arsip, terhadap tertib arsip merupakan hal yang sangat urgent dan sangat relevan untuk dilakukan. Dalam kesempatan yang baik ini saya berharap agar tindak lanjut dari pencanangan GNSTA diikuti dengan implementasi action plan pengelolaan arsip yang tertib yang meliputi enam aspek,” kata Imam.

Imam menjelaskan enam aspek tersebut :
1. Tertib kebijakan kearsipan, dimana aturan-aturan kearsipan agar segera disusun, disiapkan dan diterbitkan secara legal oleh BNPP.
2. Membentuk organisasi kearsipan yang bertanggung jawab mengelola arsip sehingga arsip dapat lebih terorganisir.
3. Menyediakan dan mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia agar bisa mengolah arsip dengan baik.
4. Membangun sebuah sistem, baik sistem  yang bersifat analog maupun sistem digital yang harus kembangkan untuk mengolah arsip secara lebih modern. “Kami menawarkan agar BNPP segera bisa menerapkan Srikandi sebagai sistem pengelola arsip terintegrasi yang dilaksanakan oleh seluruh Kementerian/Lembaga dan daerah,” lanjutnya.
5. Tertib prasarana dan sarana. Mengingat BNPP mengelola arsip yang sangat penting dan strategis, Imam menawarkan BNPP bersama ANRI mengelola arsip perbatasan dengan standar internasional. Pengelolaan arsip tertib.
6. Tertib pendanaan. (Fran)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.